Tentang Kami
Profil PPID
Informasi kelembagaan, kontak, dan peran PPID dalam layanan keterbukaan informasi publik.
Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
Atasan PPID
Tentang Instansi
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Gambaran Singkat Pembentukan PPID
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada pelayanan publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.
Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut diwujudkan salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai perangkat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan universitas.
Pembentukan PPID berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam lingkup Kementerian Agama, penyelenggaraan layanan informasi publik juga mengacu pada kebijakan Kementerian Agama mengenai PPID dan pedoman layanan informasi publik. Kementerian Agama menetapkan bahwa pada unit Universitas dan Institut, Rektor berkedudukan sebagai Atasan PPID.
Secara kelembagaan, PPID menjadi penghubung antara universitas dengan masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi. PPID tidak hanya melayani permohonan informasi, tetapi juga bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja, melakukan verifikasi informasi, menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, mengoordinasikan penanganan keberatan, serta menyusun laporan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi layanan informasi publik. Fungsi-fungsi tersebut juga tercantum dalam profil resmi PPID UIN Syahada.
Pembentukan dan penguatan PPID juga merupakan bagian dari komitmen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam mewujudkan Good University Governance. Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan universitas, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan ruang partisipasi kepada sivitas akademika dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan universitas.
Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut diwujudkan salah satunya melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai perangkat kelembagaan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan universitas.
Pembentukan PPID berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dalam lingkup Kementerian Agama, penyelenggaraan layanan informasi publik juga mengacu pada kebijakan Kementerian Agama mengenai PPID dan pedoman layanan informasi publik. Kementerian Agama menetapkan bahwa pada unit Universitas dan Institut, Rektor berkedudukan sebagai Atasan PPID.
Secara kelembagaan, PPID menjadi penghubung antara universitas dengan masyarakat dalam pemenuhan hak atas informasi. PPID tidak hanya melayani permohonan informasi, tetapi juga bertanggung jawab mengoordinasikan pengumpulan informasi dari seluruh unit kerja, melakukan verifikasi informasi, menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, mengoordinasikan penanganan keberatan, serta menyusun laporan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi layanan informasi publik. Fungsi-fungsi tersebut juga tercantum dalam profil resmi PPID UIN Syahada.
Pembentukan dan penguatan PPID juga merupakan bagian dari komitmen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dalam mewujudkan Good University Governance. Keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan transparansi pengelolaan universitas, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memberikan ruang partisipasi kepada sivitas akademika dan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan universitas.
Tentang PPID
1. Menyusun kebijakan layanan informasi publik.
2. Mengoordinasikan pengumpulan informasi publik dari seluruh unit kerja.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan, dan memelihara informasi publik.
4. Melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik sebelum disediakan kepada masyarakat.
5. Menyediakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk mengelola, memelihara, menyusun, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
7. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala berdasarkan informasi dari seluruh unit kerja.
8. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
9. Mengoordinasikan penyelesaian keberatan atas pelayanan informasi publik.
10. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
2. Mengoordinasikan pengumpulan informasi publik dari seluruh unit kerja.
3. Menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan, dan memelihara informasi publik.
4. Melakukan verifikasi terhadap bahan informasi publik sebelum disediakan kepada masyarakat.
5. Menyediakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk mengelola, memelihara, menyusun, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).
7. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala berdasarkan informasi dari seluruh unit kerja.
8. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
9. Mengoordinasikan penyelesaian keberatan atas pelayanan informasi publik.
10. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik.